EUIS SUNARTI

Membangun Ketahanan Keluarga dan SDM Indonesia Berkualitas

Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Keluarga BKB (Bina Keluarga Balita) 2011 - EUIS SUNARTI

Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Keluarga BKB (Bina Keluarga Balita) 2011

March 5th, 2012

Latar Belakang 

Bina Keluarga Balita is BKB

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak balita  merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Telah tersedia secara berlimpah berbagai kajian dan pembahasan mengenai hal tersebut, dan kajian yang menempatkan bahwa keluarga merupakan institusi pertama dan utama yang mengemban tugas pemenuhan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar waktu anak balita dihabiskan bersama keluarga.  Oleh karena itu, maka penting untuk meningkatkan ketahanan keluarga khususnya dalam peran mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. BKKBN mengimplementasikan pertimbangan tersebut dalam program ketahanan keluarga yang disebut dengan Program Bina Keluarga Balita (selanjutnya disingkat BKB).

Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pasal 47, Pemerintah dan Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan dengan cara : peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak. Dalam UUD 1945 pasal 28b ayat (2) berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Implementasi kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga dalam peningkatan kualitas anak dilakukan melalui Bina Keluarga Balita. BKB merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta ketrampilan keluarga/orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Peran keluarga/orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dini (0-5 tahun) atau periode emas  adalah sangat penting dan strategis dalam upaya mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

BKB yang diperuntukkan bagi keluarga Pra Sejahtera,  Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II saat ini keberadaannya telah tersebar di seluruh desa. Berdasarkan data terakhir, secara nasional jumlah kelompok BKB yang melapor pada Juli 2011 sebanyak 70.111 atau 93,44% dari jumlah kelompok yang ada (sebanyak 75.030). Sedangkan untuk laporan jumlah keluarga yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan sebanyak 2.680.466 atau 78,69% dari jumlah keluarga yang tercatat menjadi anggota kelompok BKB sebesar 3.406.770 keluarga. Rata-rata jumlah keluarga yang hadir dalam pertemuan pada bulan Juli 2011 sebanyak 38 keluarga per kelompok kegiatan BKB. Jumlah pertemuan kelompok BKB pada bulan Juli 2011 tercatat sebanyak 76.558 kali dengan rata-rata pertemuan sebanyak 1,09 kali.

Berdasarkan data yang dilaporkan dari lapangan, jumlah kelompok dan sasaran keluarga  yang aktif dalam kegiatan BKB  cukup tinggi, namun jika dilihat dari aspek penyelenggaraan, aktivitas keberadaan kelompok BKB  tersebut sangat bervariasi, bahkan disinyalir terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara data dengan realitanya di lapangan. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi program BKB tersebut secara langsung di lapangan untuk mengetahui sampai sejauh mana kelompok BKB yang ada di suatu daerah dapat melaksanakan kegiatan secara memadai (sesuai prosedur dan kebutuhan) secara berkesinambungan.

 

Simpulan

Monitoring dan evaluasi di lokasi yang terbatas mengkonfirmasi terjadinya penurunan kinerja Program BKB, sampai pada titik dimana Program BKB digantikan posisinya oleh program lain yang cakupan programnya sama  yaitu Program Pengasuhan bersama yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kinerja Program BKB saat ini merupakan akumulasi berbagai situasi dan masalah yang terjadi sejak era desentralisasi dan otonomi daerah yang berpengaruh terhadap kelengkapan sarana dan prasarana program dan pada akhirnya mengindikasikan penurunan komitmen pengelola program BKB di daerah. Kinerja Program BKB saat ini merupakan dampak dari ketidakterjaminan pemenuhan SDM dan semua sarana dan prasarana yang diperlukan agar program berjalan optimal.

Pelaksana program BKB belum menyadari, menangkap, dan tidak melihat besarnya kebutuhan pelatihan, besarnya sarana prasarana, dan konsekuensinya terhadap pelaksanaan program. Program BKB belum dipandang sebagai salah satu program prioritas sehingga berdampak dalam pertimbangan pengalokasian dana, termasuk pengalokasian DAK yang lebih mengutamakan pembelanjaan fisik dibandingkan untuk kegiatan pembangunan kelembagaan dan SDM pengelola program di tingkat akar rumput (kader). Pelaksana program BKB belum menunjukkan kegigihan dan kreativitas pengelola program dalam mengatasi masalah dan keterbatasan, serta dalam mencari sumberdaya pelaksanaan program  sebagaimana ditunjukkan pelaksana program sejenis di wilayah yang sama. Padahal disisi lain, para kader di lapangan yang langsung berhadapan dengan target program, sangat membutuhkan pelaihan, sarana dan prasarana serta biaya operasional yang sewajarnya agar program  dapat berjalan sebagaimana mestinya.

 

Rekomendasi

Berdasarkan temuan monitoring dan evaluasi program BKB, maka disarankan untuk melakukan penguatan pijakan Kebijakan dan Program BKB melalui evaluasi program BKB di wilayah-wilayah yang merepresentasikan keragaman wilayah Indonesia. Hasil monitoring dan evaluasi program BKB di tiga provinsi dan tiga kabupaten, diduga dapat mencerminkan keragaan Program BKB di wilayah lainnya di Indonesia. Namun demikian agar diperoleh data/informasi yang lebih kuat, perlu diteruskan kegiatan yang sama di wilayah lain yang bisa mempresentasikan keragaman wilayah di Indonesia, shg dapat menyediakan data/informasi yang lebih kuat untuk dijadikan dasar revitalisasi Program BKB

Hasil temuan yang menunjukkan  luas dan mendalamnya masalah terkait pelaksanaan program BKB, maka disarankan kepada BKKBN Pusat untuk melakukan beberapa aksi prioritas berikut ini :

  • Pengembangan Program  BKB melalui penyusunan Road Map Revitalisasi Program BKB dalam 10 tahun yang akan datang
  • Peningkatan Motivasi dan Kinerja Pelaksana Program BKB dengan me-refresh penguasaan visi-misi-tujuan-cakupan-target-outcome akhir program BKB
  • Penguatan Pokja/Pokjanal BKB melalui advokasi, perilaku proaktif, koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Jejaring program BKB
  • Capacity Building Pengelola dan Pelaksana Program BKB di semua lini sampai kader pelaksana, melalui serangkaian workshop dan pelatihan (berbagai tingkatan)
  • Penyediaan sarana dan prasarana program yang menjamin program dilaksanakan sebagaimana seharusnya, didalamnya termasuki BKB Kit, dan secara khusus penyediaan KKA yang memadai sesuai jumlah balita sasaran program, demikian halnya penyediaan buku-buku pengayaan agar kader dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

EUIS SUNARTI

Membangun Ketahanan Keluarga dan SDM Indonesia Berkualitas