Pakar ketahanan keluarga Prof Dr.Euis Sunarti dari IPB sedang dengar pendapat th perda ketahanan keluarga dg DPRD Jawa Barat.
EUIS SUNARTI
Membangun Ketahanan Keluarga dan SDM Indonesia Berkualitas
Kebijakan keluarga di Indonesia dinilai masih setengah hati
Bogor (ANTARA News) – Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Ir Euis Sunarti, M.Si mengatakan salah satu alasan masih besarnya masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia adalah karena kebijakan keluarga yang setengah hati.
“Indonesia merupakan negara dengan kebijakan eksplisit keluarga yakni Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, namun demikian program keluarga yang dijalankan sebatas pendukung atau pelengkap program lainnya,” kata Prof Euis kepada wartawan dalam kegiatan bincang memperingati Hari Keluarga, di Kampus IPB, Baranangsing, Kota Bogor, Jabar, Jumat.
Prof Euis menuturkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu institusi yang melaksanakan program ketahanan keluarga, menempatkan program ketahanan keluarga sebatas pendukung program KB.
Oleh karena itu, lanjut Euis, dapat dipahami jika “keberhasilan” berbagai program pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dalam kurun waktu lama, dapat hilang terkikis oleh kebijakan lainnya.
“Sayangnya kebijakan dan program keluarga sampai saat ini masih sebatas itu,” ujarnya.
Ia menuturkan ketahanan keluarga Indonesia membutuhkan kebijakan menuju tindakan.
Tahun ini, Indonesia sudah 20 kali memperingati Hari Keluarga dan hampir empat dekade melaksanakan kebijakan serta program keluarga secara eksplisit.
Namun, lanjutnya, sebagian besar keluarga Indonesia belum sejahtera yakni sebanyak 43,87 persen atau sebanyak 27,8 juta keluarga pra sejahtera dan KS-1 (keluarga sejahtera).
Padahal dalam Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 mengamanatkan pemerintah untuk membangun ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga.
“Keluarga itu merupakan institusi sosial terkecil, institusi utama dan pertama dalam pembangunan karakter sumber daya manusia Indonesia,” katanya.
Menurut dia, keluarga harus memiliki ketangguhan karena memiliki beragam peran, fungsi dan tugas yang diembannya. Sepanjang siklus kehidupan keluarga bertugas dalam pemenuhan kebutuhan dasar (fisik dan non fisik), dan beragam kebutuhan lainnya.
“Kehidupan dan kualitas keluarga merupakan miniatur kehidupan dan keualitas masyarakar dan negara, menjadi cerminan budaya dan peradaban manusia,” ujarnya.
Euis mengemukakan, ketangguhan keluarga Indonesia tercermin dari indikator pembangunan. Berdasarkan data dari BPS periode 2009-2010, saat ini masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah (13,6 juta atau 22 persen), sulit akses air bersih (sekitar 50 persen), tidak memiliki akses sanitasi higiene (45 persen), dan miskin (sekitar 31 juta atau 13 persen).
Selain itu, masih banyak keluarga yang sulit memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, yang tinggal di wilayah rawan pangan, wilayah rawan bencana, dan daerah tinggi.
“Dengan potret seperti ini, maka dapat kita pahami pernyataan Presiden SBY pada KTT G-20 Juni 2012 lalu, bahwa separoh negara di dunia tidak akan mencapai target MDG`s,” katanya.
Ia mengatakan, dengan potret keluarga demikian, maka perlu perhatian serius bagaimana keluarga Indonesia menghadapi era global dan perdagangan bebas.
“Besarnya tantangan pembangunan ketangguhan keluarga Indonesia maka penting bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan keluarga untuk bekerja sama dan berkoordinasi mengembangkan program terobosan yang memberikan daya ungkit percepatan peningkatan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Kota Bogor Deklarasikan 20 Menit Bersama Keluarga
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sekitar 2.000 warga Kota Bogor berkumpul di Kebun Raya Bogor memdeklarasikan “20 menit orang tua menemani anak” pada acara Deklarasi Keluarga Indonesia (DKI) yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama IPB dan Pemkot Kota Bogor.
Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal didampingi istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Dr Arif Satria serta penggagas DKI 2014 Prof Euis Sunarti.
“Deklarasi Keluarga Indonesia ini adalah salah satu cara dalam praktek menciptakan keluarga yang berkualitas,” ujar Kepala BKKBN, Fasli Jalal.
Menurut Fasli, dari data yang ia terima, kondisi saat ini banyak keluarga di Indonesia yang kurang memiliki waktu komunikasi bersama anaknya. Orang tua sibuk bekerja demi meningkatkan penghasilannya.
“Sekitar 600.000 orang setiap harinya naik “commuter line” ke Jakarta untuk bekerja. Jika satu orang saja bekerja berarti ada 300 keluarga yang terpisah dalam waktu yang lama. Setiap hari berangkat subuh, pulang setelah malam, tidak ada waktu untuk keluarga,” ujar Fasli,
Menurut Fasli, melalui Deklarasi Keluarga Indonesia tersebut mendorong terciptanya keluarga Indonesia yang berkualitas, dengan menyediakan waktu komunikasi antar orang tua dan anak.
“Jadi kedepan kebahagiaan keluarga tidak lagi diukur dari peningkatan ekonomi, tetapi kualitas hubungan antara anggota keluarga,” ujarnya.
NAFKAH KELUARGA PETANI MISKIN DAN KEBERLANJUTAN HUTAN JATI KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH
Penggunaan lahan untuk hujan jati di kabupaten Blora cukup dominan. Untuk mengetahui potensi hutan jati sebagai sumber nafkah keluarga petani miskin dan keberlanjutannya, telah dilakukan pengajian dan pengambilan data primer secara cross-sectional yang diawali dengan pengamatan secara alami, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara mendalam dengan pakar dan responden tertentu di tingkat kabupaten, dan kecamatan, desa pada selang waktu 2007 dan 2008 di Desa Bleboh dan Nglebur (Kec. Jiken), Bodeh dan Ngeliron (Kec. Randublatung), Sumberejo dan Ngiyono (Kec. Japah). Kajian menggunakan tiga analisis yang sangat terkait, meliputi: (1) potensi kayu jati di hutan jati, (2) nafkah keluarga petani miskin, dan (3) analisis persepsi pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Penilaian dimensi, indikator, bobot dilakukan antara peneliti dan pakar, dan skor kesepakatan peneliti dengan responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa hutan jati sangat ppotensial berdasarkan indikator peluang pasar, kualitas kayu jati yang baik, dan fungsi penyerapan tenaga kerja. Nafkah keluarga petani miskin yang sifatnya tidak merugikan di hutan jati belum optimal, akibat perbedaan rasion sumber nafkah dibanding pemanfaatannya. Petani miskin hanya menikmati keuntungan sangat kecil dari nafkah yang sifatnya merugikan Perhutani, sedangkan sebagian besar dinikmati oleh pedagang perantara. Analisis persepsi PHDM berdimensi keberlanjutan hutan jati dengan nilai akhir belum ideal, perlu mengejar ketinggalan melalui program yang holistik pada PHDM yang berpihak pada masyarakat miskin.
Warga Bogor Deklarasi 20 Menit Bersama Keluarga
KORANMETRO.com, BOGOR – Sekitar 2.000 warga Kota Bogor berkumpul di Kebun Raya Bogor memdeklarasikan “20 menit orang tua menemani anak” pada acara Deklarasi Keluarga Indonesia (DKI) yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama IPB dan Pemkot Kota Bogor.
Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal didampingi istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Dr Arif Satria serta penggagas DKI 2014 Prof Euis Sunarti.
“Deklarasi Keluarga Indonesia ini adalah salah satu cara dalam praktek menciptakan keluarga yang berkualitas,” ujar Kepala BKKBN, Fasli Jalal.
Menurut Fasli, dari data yang ia terima, kondisi saat ini banyak keluarga di Indonesia yang kurang memiliki waktu komunikasi bersama anaknya. Orang tua sibuk bekerja demi meningkatkan penghasilannya.
“Sekitar 600.000 orang setiap harinya naik “commuter line” ke Jakarta untuk bekerja. Jika satu orangs aja bekerja berarti ada 300 keluarga yang terpisah dalam waktu yang lama. Setiap hari bernagkat subuh, pulang setelah malam, tidak ada waktu untuk keluarga,” ujar Fasli, Menurut Fasli, melalui Deklarasi Keluarga Indonesia tersebut mendorong terciptanya keluarga Indonesia yang berkualitas, dengan menyediakan waktu komunikasi antar orang tua dan anak.
“Jadi kedepan kebahagian keluarga tidak lagi diukur dari peningkatan ekonomi, tetapi kualitas hubungan antara anggota keluarga,” ujarnya.
Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani menyebutkan, deklarasi tersebut sebagai harapan mengingat Jabar sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.
“Dengan deklarasi ini dapat mempercepat memperbaiki kualitas keluarga di Jawa Barat,” ujar Netty.
Menurut Netty, dengan menyediakan waktu 20 menit orang tua mendampingi anaknya akan menjadi waktu yang berkualitas dalam mewujudkan delapan fungsi keluarga. Jika salah satu dari delapan fungsi keluarga tersebut tidak terwujud maka keluarga tersebut berada dalam kerentanan.
“Kita berharap ke depan, deklarasi yang digelar di Kota Bogor ini bisa diadopsi oleh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, sehingga dapat berkontribusi secara nasional dalam mewujudkan keluarga yang bahagia,” ujar Netty.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya merespon positif gerakan Keluarga Indonesia yang diinisiasi oleh Institut Pertanian Bogor.
Bahkan Pemerintah Kota Bogor dan IPB telah merancang sebuah mobil konseling yang melayani curahan hati warga Kota Bogor terkait persoalan keluarga dan juga kesehatan gizi masyarakat.
“Insyaallah mobilnya sudah ada, Juli ini akan kita luncurkan,” ujar Bima.
Penggagas Deklarasi Keluarga Indonesia, Prof Euis Sunarti menjelaskan, DKI adalah kegiatan dimana keluarga mengikrarkan diri menyatakan pentingnya keluarga, menolak berbagai hal yang dapat melemahkan fungsi keluarga serta berkomitmen untuk membangun ketahanan keluarga dan membangun mekanisme dukungan bagi keluarga.
Menurutnya DKI penting dilakukan mengingat perubahan sosial ekonomi, kependudukan dan perkembangan teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju juga berdampak negatif terhadap keluarga.
“Keluarga adalah institusi terkecil tempat seseorang berlindung dan memperoleh perlindungan, menjadi institusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sangat ironi ketika kekerasan kepada anak justru terjadi di lingkungan terdekat, bisa jadi keluarga gagal melahirkan generasi penerus berkualitas,” ujar Euis.
Euis menambahkan, deklarasi tersebut menjadi pengingat kepada orang tua bahwa keluarga adalah pondasi penting dalam masyarakat.
